Akreditasi menjadi elemen krusial dalam menjamin keabsahan sertifikasi ISO 9001. Tanpa akreditasi resmi, sertifikat ISO berisiko tidak diakui secara hukum maupun bisnis.
Penggunaan lembaga sertifikasi ISO “bodong” tanpa akreditasi resmi dapat menimbulkan risiko hukum serius, mulai dari sanksi regulasi, pembatalan kontrak, hingga kerugian reputasi perusahaan.
Masih bingung memilih sertifikasi ISO berakreditasi KAN atau non-KAN? Artikel ini mengulas perbedaan mendasar, kelebihan, risiko, dan panduan memilih akreditasi ISO yang tepat bagi perusahaan.
Standar ISO tidak berdiri sendiri. Artikel ini membahas hubungan penting antara ISO, badan akreditasi seperti KAN dan UKAS, serta peran hukum pemerintah dalam memastikan sertifikasi ISO sah, diakui, dan bernilai hukum bagi perusahaan.
Hubungan standar ISO dengan badan akreditasi seperti KAN dan UKAS berperan penting dalam menjamin keabsahan sertifikasi ISO serta mendukung kepatuhan terhadap hukum dan regulasi pemerintah.
KAN atau Komite Akreditasi Nasional merupakan lembaga resmi yang berwenang memberikan akreditasi kepada lembaga penilaian kesesuaian di Indonesia. Dalam sistem sertifikasi ISO, keberadaan KAN menjadi fondasi utama untuk memastikan bahwa proses sertifikasi dilakukan secara kompeten, independen, dan diakui secara nasional…
