Penggunaan lembaga sertifikasi ISO “bodong” tanpa akreditasi resmi dapat menimbulkan risiko hukum serius, mulai dari sanksi regulasi, pembatalan kontrak, hingga kerugian reputasi perusahaan.
Regulasi terbaru tahun 2026 memperketat kewajiban sertifikasi halal dan penerapan ISO 22000 bagi industri pangan. Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi kunci keberlanjutan usaha dan kepercayaan konsumen.
ISO 45001 dan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012 sama-sama berfokus pada keselamatan dan kesehatan kerja. Artikel ini membahas sinergi, perbedaan, serta manfaat penerapan keduanya bagi perusahaan di Indonesia.
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membawa konsekuensi hukum serius bagi perusahaan dalam mengelola data. Implementasi ISO 27001 menjadi solusi strategis untuk memastikan kepatuhan regulasi, keamanan informasi, dan kepercayaan pemangku kepentingan.
Masih bingung memilih sertifikasi ISO berakreditasi KAN atau non-KAN? Artikel ini mengulas perbedaan mendasar, kelebihan, risiko, dan panduan memilih akreditasi ISO yang tepat bagi perusahaan.
Standar ISO tidak berdiri sendiri. Artikel ini membahas hubungan penting antara ISO, badan akreditasi seperti KAN dan UKAS, serta peran hukum pemerintah dalam memastikan sertifikasi ISO sah, diakui, dan bernilai hukum bagi perusahaan.
Hubungan standar ISO dengan badan akreditasi seperti KAN dan UKAS berperan penting dalam menjamin keabsahan sertifikasi ISO serta mendukung kepatuhan terhadap hukum dan regulasi pemerintah.
ISO adalah standar internasional yang membantu perusahaan meningkatkan mutu, efisiensi, dan kredibilitas bisnis melalui sistem manajemen yang diakui secara global.
AF (International Accreditation Forum) adalah organisasi internasional yang menjamin pengakuan global sertifikasi ISO melalui sistem akreditasi yang kredibel, konsisten, dan diakui lintas negara.
